Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD Rencanakan Beli 7 Helikopter Apache

Kompas.com - 17/12/2014, 19:25 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI AD akan membeli 7 helikopter jenis Apache untuk memperkuat sistem alutsista TNI AD. Rencananya, ketujuh helikopter tersebut baru bisa melengkapi alutsista milik TNI AD pada tahun 2017.

"Jadi Apache tersebut kita sudah memesan," ujar Gatot, dalam acara penutupan pameran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI AD 2014 di lapangan Monas, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

AH-64 Apache merupakan helikopter tempur dengan empat baling-baling utama dan bermesin ganda yang didesain Hughes Helicopters, perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat. Helikopter tempur ini dilengkapi dengan meriam rantai M230 di bawah moncongnya dan bisa disematkan persenjataan lain termasuk roket.

Umumnya, helikopter tempur ini menjadi andalan dalam penyerbuan karena bisa digunakan dalam berbagai keadaan cuaca. Pasukan Amerika Serikat menjadikan Apache sebagai senjata andalan dalam Perang Teluk, terutama dalam operasi Desert Storm.

Gatot mengatakan, selain memesan Apache, TNI AD juga akan membeli helikopter M 17, Tank dan Panser Anoa jenis amphibi untuk melengkapi alutsista TNI AD. Pembelian alutsista tersebut akan disesuaikan dengan anggaran TNI AD.

Selain itu, menurut Gatot, TNI AD akan memprioritaskan pembelian alutsista pada industri dalam negeri, salah satunya pada PT Pindad. Namun, jika ada alutsista yang lebih canggih dari buatan PT Pindad, TNI akan beralih pada produsen lain. "Ini demi menjaga persaingan," kata Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com