Ketua Komisi IX DPR Pertanyakan Kebijakan Mendag yang Wajibkan PNS Minum Jamu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) minum jamu di setiap hari Jumat. Dede merasa perlu dilakukan kajian cermat sebelum menggulirkan kebijakan tersebut.

"Tujuannya apa? Jamu yang mana? Sebab ada jamu yang natural tradisional, ada yang campuran kimia. Apakah punya data pembedanya?" kata Dede, saat dihubungi, Jumat (19/12/2014).

Politikus Partai Demokrat itu menuturkan, jika pemerintah ingin meningkatkan industri jamu nasional, maka langkah yang harus diambil adalah dengan cara menggulirkan kebijakan yang lebih elegan. Misalnya mempermudah izin, atau menjadikan sektor pariwisata nasional sebagai pemicu peningkatan konsumsi jamu.

Dari sektor pariwisata, kata Dede, pemerintah bisa menggiring turis lokal dan mancanegara untuk ikut mengkonsumsi jamu. Dengan begitu, permintaan pada produksi jamu akan meningkat sekaligus mempopulerkannya secara lokal dan internasional.

"Harusnya bikin kebijakan yang lebih tepat, misalnya bikin rumah jamu (house of jamu), setiap turis yang datang akan didorong membeli jamu jika berkunjung ke Indonesia. Seperti di Korea, turis 'dipaksa' masuk ke House of Ginseng oleh tiap travel wisata disana," ujarnya.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mensosialisasikan kepada seluruh PNS di kementerian/lembaga untuk minum jamu setiap hari Jumat. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong konsumsi jamu produk dalam negeri dan dianggap mampu menyehatkan para PNS.

"Nanti di semua kantor pemerinth akan gaungkan minum Jamu," ujar Rachmat.