Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar: Kalau Pemerintah Tak Sahkan Munas Bali, Rakyat akan Melawan

Kompas.com - 12/12/2014, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham optimistis bahwa pemerintah akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Idrus menyebutkan, apabila kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tak disahkan, maka rakyat akan melawan.

"Apabila tidak berikan pengesahan atas proses pengurusan berdasarkan AD/ART dengan dukungan seluruh pemegang suara, lawannya akan rakyat. Rakyat akan berikan penilaian sangat negatif," ucap Idrus di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (12/12/2014).

Salah satu tangan kanan Aburizal di partai berlambang pohon beringin itu yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan mengambil risiko itu. Idrus menengarai ada politisi-politisi di sekeliling Jokowi-JK yang kerap mengatasnamakan pemerintah dan mengintervensi partai-partai. Idrus meminta agar Jokowi dan JK tidak terpengaruh oleh oknum tersebut.

Ia mengatakan, Golkar belum mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi skenario terburuk atas sengketa kepengurusan Golkar. Menurut dia, pemerintah bisa mengesahkan hasil munas di Bali karena pelaksanaannya demokratis dan terbuka.

Idrus menyindir kubu yang dimotori Agung Laksono yang menggelar munas di Ancol, Jakarta. "Dulu mereka ingin agar munas dilakukan sebelum 20 Oktober, tujuannya mencari jabatan. Setelah gagal, ingin munas tahun 2015. Saat kami putuskan munas 2014, dia buat pula munas di tahun 2014. Masyarakat akan melihat siapa yang tidak bisa dipercaya di sini?" ucap Idrus.

Idrus enggan berkomentar soal rencana Golkar kubu Agung Laksono yang hendak mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Ia tetap percaya diri bahwa kubu Aburizal akan disahkan oleh pemerintah.

Kepengurusan Golkar hasil Munas IX Bali telah lebih dulu melaporkan struktur kepengurusannya ke Kemenkumham pada 8 Desember lalu. Adapun pengurus kubu Agung Laksono baru akan menyerahkan struktur kepengurusan hari ini. Pemerintah belum menentukan Partai Golkar yang dianggap sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com