Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tegaskan Demokrat Tidak Akan Masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat

Kompas.com - 10/12/2014, 14:38 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono membantah spekulasi yang mengatakan Partai Demokrat akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Partai Demokrat sebagaimana saudara ketahui, tidak masuk KIH dan KMP. Sama seperti perang dingin dulu kan, ada blok barat ada blok timur, tapi kan ada gerakan nonblok, dan Indonesia nonblok. Tidak salah sebetulnya, itu pilihan kita," ucap SBY usai menjadi pembicara dalam kuliah umum, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/12/2014).

SBY mengatakan, pandangan antara Partai Demokrat dengan KIH sama-sama ingin menggolkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada langsung menjadi undang-undang. Ia menilai komunikasi di antara keduanya sangat terbuka demi kepentingan bangsa.

SBY pun mengatakan partainya juga akan melakukan komunikasi yang serupa dengan Koalisi Merah Putih jika memiliki pandangan yang sama untuk kepentingan bangsa. Terkait soal perppu pilkada langsung, SBY mengatakan Partai Demokrat akan berjuang secara maksimal untuk menggolkan perppu tersebut menjadi undang-undang.

"Tentu sebagai presiden yang menerbitkan perppu pilkada langsung itu, wajib hukumnya bagi saya untuk ikut memperjuangkan agar DPR RI bisa menerima, mengesahkan perppu itu menjadi undang-undang. Sikap saya jelas, tegas dan terang," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com