Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah Roby Titipan SBY untuk Pimpinan KPK

Kompas.com - 04/12/2014, 12:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto membantah bila salah satu kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robby Arya Brata, merupakan titipan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Itu sangat tidak benar karena rekrutmen KPK diisi orang orang yang berintegritas, mempunyai kapalitas dan kapabilitas baik dalam seleksi. Mereka sangat independen," kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Didik mengakui bahwa Robi berada di lingkar istana saat SBY menjabat sebagai presiden. Saat itu, Robby menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet. Namun, menurut Didik, tidak ada konteks SBY melakukan intervensi dalam proses seleksi hingga pembentukan panitia khusus rekrutmen pimpinan KPK. Menurut dia, apa yang dilakukan SBY sesuai amah konstitusi.

"Pak SBY hanya membuat keppres (keputusan presiden) panitia seleksi karena masa jabatan pimpinan KPK sudah habis. Itu konstitusi," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, tidak ada ruang bagi SBY untuk melakukan infiltrasi ke ranah pimpinan KPK. Apalagi hingga melakukan infiltasi menentukan siapa pimpinan KPK. "Presiden tidak dalam konteks menerima atau menolak pimpinan KPK. Presiden hanya mengajukan nama sesuai hasil dari panitia seleksi," katanya.

Robby dan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas, saat ini tengah menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Nantinya, akan dipilih satu calon untuk mengisi kursi pimpinan KPK yang dibutuhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com