Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Komentar Komnas Perempuan soal Wacana Pengurangan Jam Kerja Pegawai Perempuan?

Kompas.com - 03/12/2014, 08:14 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Anti-kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta agar pemerintah mempertimbangkan rencana pengurangan jam kerja bagi pegawai perempuan. Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, Komnas Perempuan menilai kebijakan berpotensi mendiskriminasi dan menambah beban tanggung jawab perempuan. (Baca: Wapres Ingin Jam Kerja Pegawai Perempuan Dikurangi Dua Jam)

"Bisa jadi kebijakan itu akan menguatkan cara pandang yang membenarkan tanggung jawab parenting cuma tugas ibu saja," ujar Yuniyanti, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/12/2014) malam.

Ia mengatakan, kebijakan itu juga mendiskriminasi perempuan karena tanggung jawab domestik rumah tangga selalu dibebankan kepada perempuan. Padahal, tugas mendidik dan membesarkan anak juga tugas laki-laki sebagai kepala keluarga. (Baca: Pemerintah Akan Terapkan Pengurangan Jam Kerja Pegawai Perempuan)

Dengan aturan ini, Yuniyanti mengatakan, beban bagi perempuan akan semakin bertambah. Selain harus bekerja untuk memperoleh penghasilan, perempuan masih harus menyisakan waktu untuk mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

"Beberapa tahun ini, angka kematian ibu sangat tinggi. Itu disebabkan banyaknya tugas yang dikerjakan perempuan, baik di tempat kerja dan di rumah," kata Yuniyanti.

Selain itu, menurut dia, tidak sedikit pekerja perempuan yang menjadi orangtua tunggal. Ia mengigatkan, jangan sampai aturan pengurangan waktu kerja mengurangi hak anak karena orangtua kesulitan memenuhi beban ekonomi keluarga.

Meski demikian, ia menilai, kebijakan tersebut mungkin sesuai dalam beberapa kondisi tertentu, misalnya saat perempuan dalam masa produktif untuk mengurus anak, seperti ibu yang masih menyusui anak.

Di sisi lain, mungkin waktu yang digunakan untuk bekerja terlalu banyak sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak. Yuniyanti berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengeluarkan kebijakan pengurangan jam kerja bagi perempuan. Paling tidak, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi perempuan untuk menjalankan hak dan tanggung jawab dengan seimbang.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan kebijakan pengurangan jam kerja bagi pegawai perempuan. Kebijakan ini akan dilakukan agar perempuan bisa mempunyai waktu yang cukup untuk keluarga, terutama bagi anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com