Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkatkan Kualitas Pemilu, KPU-LIPI Bentuk Lembaga Riset

Kompas.com - 24/11/2014, 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membentuk lembaga independen yang bergerak di kegiatan penelitian kepemiluan guna perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 

"Kerja sama antara KPU dan LIPI ini akan membentuk lembaga riset kepemiluan yang dinamakan Institut Riset Kepemiluan (IRK) yang akan memberikan masukan positif dan konstruktif berbasis riset akademis," kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Gedung KPU Pusat Jakarta, Senin (24/11/2014) sore.

Ketua KPU Husmi Kamil Manik mengatakan, kerja sama ini menjadi penting untuk membuka ruang pendapat lain, berdasarkan pemikiran akademis yang obyektif dan independen. Selama ini, menurut Husni, KPU telah mengembangkan kegiatan pelaporan pascakegiatan pemilu secara internal. Laporan KPU tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan pendapat internal yang tidak luput dari unsur subjektifitas.

"Oleh karena itu, kami memerlukan pendapat lain yang bisa saja dalam kerangka berpikir objektif dan rasional, yang tidak berdasarkan kepentingan politik tertentu apalagi kepentingan politik sempit," ucap mantan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Sementara itu, Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain menjelaskan, kerja sama tersebut akan memunculkan pendapat-pendapat akademis terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama kegiatan politik lima tahunan tersebut. Salah satu fenomena tersebut antara lain terkait menurunnya angka persentase partisipasi dari pemilu legislatif ke pilpres meskipun antusiasme pemilih pilpres lebih tinggi.

"LIPI mencoba membantu dari kajian akademisnya, atau setidaknya bisa menjelaskan kenapa ada fenomena seperti itu. Setiap ada kegiatan pemilu memang selalu ada kajian-kajian, namun satu pemilu dengan yang lain memiliki karakteristik berbeda-beda," jelas Iskandar.

Sebagai langkah awal, kerja sama tersebut masih membahas mengenai kegiatan penelitian dan kajian, sedangkan terkait keberadaan fisik Institutnya akan dilakukan secara bertahap.

Selain KPU dan LIPI, kerja sama tersebut juga melibatkan peneliti-peneliti asing dari Australian Agency for International Development (AusAID).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com