Dikritik Jadi Jaksa Agung, Ini Jawaban Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pihak mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Kritikan itu muncul lantaran Prasetyo berlatar belakang politisi Partai Nasdem.

Penunjukan tersebut dinilai sebagai praktik transaksional antara Jokowi dan parpol pendukung. Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk membicarakan pengangkatan Prasetyo. (Baca: Politisi Gerindra: Jokowi Tunjuk Prasetyo Jadi Jaksa Agung untuk Amankan Kepentingan Politiknya)

Apa komentar Prasetyo atas kritikan tersebut?

"Orang boleh saja menduga, tetapi rasanya kan semua tahu siapa Surya Paloh. Track record-nya seperti apa. Beliau tidak mungkin sembarangan," kata Prasetyo seusai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Prasetyo mengaku sudah keluar dari keanggotaan Partai Nasdem pada pukul 11.00 WIB tadi, setelah diberi informasi pihak Istana terkait pengangkatannya sebagai Jaksa Agung. (Baca: Prasetyo Keluar dari Nasdem Pukul 11.00, Dilantik sebagai Jaksa Agung Pukul 15.30)

Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu mengaku tak bisa memberikan pembelaan atas tuduhan miring banyak orang terhadap dirinya. (Baca: "Apa Prestasi Prasetyo Selama Jabat JAM Pidum?")

"Biar nanti orang membuktikan. Saya akan menyelesaikan tugas dengan khusnul khotimah. Saya tidak bisa memberikannya sekarang. Tetapi, saya katakan tadi begitu bangsa memanggil kita, segala kepentingan lain, pribadi, golongan, dan yang lainnya kita tinggalkan," imbuh Prasetyo.

Pencalonan Prasetyo ini sempat mendapat kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Prasetyo dianggap sebagai calon "titipan" partai. Prasetyo juga dianggap tak memiliki prestasi besar selama berada di Korps Adhyaksa. (Baca: Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Komitmen Penegakan Hukum Jokowi Dipertanyakan)

Pihak Istana mengakui bahwa sebelum menunjuk HM Prasetyo, Jokowi bertemu dengan Surya Paloh pada Rabu (19/11/2014).

"Ya (bertemu), diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari Nasdem. Independen begitu jadi jaksa agung. Kalau tidak bisa melakukan itu, dimungkinkan pergantian segera, (itu) kata Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Saat itu, kata Andi, Surya Paloh menyanggupi hal tersebut. Surya bahkan meminta agar persyaratan itu ditegaskan kepada HM Prasetyo yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk periode 2014-2019. (Baca: Kepada Surya Paloh, Jokowi Minta Calon Jaksa Agung Prasetyo Keluar dari Nasdem atau...)