Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Pertanyakan Kenaikan Harga BBM di Tengah Turunnya Harga Minyak

Kompas.com - 17/11/2014, 23:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia langsung melontarkan kritik melalui akun Twitter-nya, @fadlizon.

"Klu cuma naikkan harga BBM, tak perlu mikir, anak lulusan SD pun bisa," tulis Fadli, Senin (17/11/2014) malam.

Berbagai argumentasi yang dijelaskan Jokowi, bahwa kenaikan BBM diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan kesehatan, dan sebagainya, menurut dia, tidak bisa diterima. "Argumentasi klasik n dangkal," ujar dia.

Menurut Fadli, saat ini harga minyak dunia sedang mengalami penurunan cukup signifikan. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dianggarkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelumnya, kata Fadli, harga minyak dunia dipatok sebesar 105 dollar AS per barrel. Namun, nyatanya saat ini minyak dunia turun ke angka 75 dollar AS per barrel.

"Ini pemerintah pertama dlm sejarah Republik, menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia jatuh," kicaunya.

Dia membandingkan kondisi yang ada di Indonesia dengan kondisi-kondisi di negara lainnya. "RRC sdh 7 kali turunkan harga BBM sejak Juni, AS jg, Malaysia hari ini juga turunkan harga minyaknya. Knp malah RI naikkan harga BBM?" tutup Fadli yang langsung mendapat komentar beragam dari para pengikutnya.

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni premium RON 88 dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00. BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar naik Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif.

Dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pemerintah mengklaim akan mampu mengalihkan dana subsidi BBM itu ke sektor produktif yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan bahwa subsidi BBM dialihkan untuk produksi pangan, seperti perbaikan irigasi dan pendirian irigasi baru. Pengalihan subsidi BBM akan diberikan untuk realisasi pembangunan pembangkit listrik hingga pengembangan sektor kelautan serta perbaikan jalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com