Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Berikan Sikap Resmi soal Kenaikan Harga BBM Ketika Jokowi Pulang ke Indonesia

Kompas.com - 11/11/2014, 14:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejauh ini belum mengambil sikap resmi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PDI-P akan segera mengambil keputusan setelah kembalinya Presiden Joko Widodo dari forum internasional yang saat ini tengah diikutinya.

"Nanti akan ada keputusan. Kita nunggu Pak Jokowi pulang dari APEC, pulang dari G-20," kata Hasto di Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Hasto meyakini, belum diambilnya keputusan resmi soal kenaikan harga BBM inilah yang membuat kader-kadernya tidak kompak. Dia berharap, setelah keputusan diambil, para kader bisa satu suara dan tak ada yang menentang keputusan DPP.

"Sikap PDI Perjuangan jelas, sebagai partai pendukung pemerintah. Di satu sisi, kita sebagai partai yang harus pro-rakyat. Di sisi lain, kita sebagai partai yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah," ujarnya.

Saat ditanya mengenai sanksi bagi para kader yang tak mematuhi keputusan DPP, Hasto hanya menjawab singkat. "Itu masalah disiplin," jawab Hasto.

Sebelumnya, beberapa politisi PDI-P melakukan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Effendi Simbolon mempertanyakan Wapres Jusuf Kalla yang kelihatan begitu bernafsu menaikkan harga BBM. Rieke Diah Pitaloka juga mengkritik rencana kenaikan harga BBM melalui akun Twitter-nya.

Adapun Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah mengatakan, saat ini PDI-P belum mengambil sikap apa pun terhadap rencana kenaikan harga BBM. PDI-P akan terlebih dahulu mendengar argumen pemerintah dan nantinya bisa menerima, menerima dengan catatan, ataupun menolak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com