Jokowi Ingin Dana Bansos lewat Bank agar Tidak "Disunat"

Saat ini, kata dia, dana bantuan sosial terpencar di 18 kementerian. Nilainya mencapai Rp 90 triliun. Pertanggungjawabannya pun, diakui Jokowi, sulit dibuktikan.

"Kalau sudah ada (bank), bansos yang selama ini tercecer di 18 kementerian, yang totalnya sampai Rp 90 triliun, dibagi saja ke data masyarakat miskin melalui bank," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Melalui perbankan, Jokowi memastikan bantuan yang diberikan bisa lebih akuntabel dan tepat sasaran. Namun, dia menyadari sistem perbankan ini sangat bergantung pada data penerima bantuan. Oleh karena itu, ke depannya, perlu ada penyempurnaan data. (Baca: Bansos Ditempatkan di Satu Kementerian)

"Kalau banking system sudah tepat, jadi nanti tidak usah muter-muter dari provinsi, kabupaten, kota, camat, dan lurah. Sampai ke rakyat jadinya berapa itu?" sindir Jokowi menyinggung bansos yang "disunat". (Baca: Dana Bansos Dipakai untuk Lomba Pacuan Kuda)

Di sisi lain, Jokowi juga mengungkapkan perlunya pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola dengan baik bantuan dari pemerintahan itu. Masyarakat harus bertanggung jawab atas uang yang diberikan dan harus digunakan untuk hal-hal produktif.