Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2015, Penerima KIS Bertambah 1,7 Juta Jiwa

Kompas.com - 06/11/2014, 19:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahun 2015 mendatang akan ditambah sebanyak 1,7 juta jiwa. Pada tahun 2014, penerima KIS 432.000 jiwa.

"Insya Allah ada tambahan penerima KIS 1,7 juta jiwa di tahun 2015. Kami sedang usahakan verifikasi data penerimanya," ujar Khofifah, saat acara silaturahim dengan pejuang perang Timor Timur di Wisma Seroja, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/11/2014).

Pada Jumat (7/11/2014) besok, Khofifah menggelar rapat dengan sejumlah organisasi sosial dan organisasi masyarakat yang memiliki panti seperti panti jompo, panti anak terlantar, panti sosial, panti penyandang disabilitas, panti anak yatim dan sebagainya.

Khofifah mengatakan bahwa tambahan 1,7 juta penerima KIS berasal dari panti-panti itu. Pendataan calon penerima KIS, menurut dia, jauh lebih mudah jika dimulai dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berada di panti. Sebab, sistem KIS berdasarkan 'by name by address'.

"Kami mau verifikasi dengan mereka agar data penerimanya bisa update. Jadi, begitu data itu kita sampaikan ke BPJS, verifikasinya terjaga," lanjut dia.

KIS adalah salah satu program yang dijanjikan oleh Jokowi pada kampanye pemilihan presiden. Tujuan dari keberadaan KIS adalah untuk membantu pengobatan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. KIS berada di bawah program BPJS. BPJS telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. Meski sudah ada KIS, kartu BPJS tetap bisa digunakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com