Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Minta Pimpinan Partai Politik Turun Tangan Atasi Perpecahan di Parlemen

Kompas.com - 31/10/2014, 19:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menganggap terbelahnya DPR dapat selesai jika pimpinan masing-masing partai politik ikut turun meredakan suasana.

Ia berharap semua pimpinan partai yang ada di parlemen dapat meredam egonya masing-masing untuk duduk bersama mencari titik temu dari kebuntuan politik.

"Redamlah ego yang sekarang masih ada untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia," kata Puan kepada Kompas TV bersama Kompas.com dan Tribunnews, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Semua pimpinan partai politik, kata Puan, siapa pun itu, harus kembali pada pemikiran awal untuk memberikan hal positif kepada masyarakat dan bangsa ini. Semua pimpinan partai politik juga ia dorong untuk saling mengalah dan memberikan contoh kepada para pengikut, khususnya yang duduk di parlemen.

Menurut Puan, sikap saling mengalah itu lebih efektif untuk menyelesaikan ketegangan dibanding terus melakukan komunikasi yang berujung buntu, apalagi ketika komitmen yang diungkapkan tak sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

"Kita harus kembali pada pemikiran apa yang sudah kita berikan untuk bangsa karena pertemuan berkali-kali tidak akan meredakan kebuntuan politik kalau ternyata apa yang ada di mulut berbeda dengan hati, kalau niat berbeda dengan apa yang kita lakukan," ungkapnya.

Keretakan hubungan di DPR semakin meruncing setelah anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat kecewa dengan sikap fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yang dianggap ingin menguasai perlemen. Setelah tidak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR, MPR, dan komisi di DPR, Koalisi Indonesia Hebat melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini. Tak hanya itu, KIH juga menunjuk pimpinan DPR melalui sidang paripurna tandingan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com