Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gantikan Puan, Olly Dondokambey Jadi Ketua Sementara Fraksi PDI-P

Kompas.com - 30/10/2014, 19:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan di DPR telah menetapkan Olly Dondokambey sebagai ketua sementara Fraksi PDI-P di DPR menggantikan Puan Maharani yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Olly adalah anggota DPR periode 2014-2019 dan menjabat Bendahara Umum DPP PDI-P.

"Sementara yang menggantikan (Puan) Bang Olly Dondokambey," kata politisi PDI-P, Sukur Nababan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Adapun Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR, kata Sukur, masih dijabat oleh Bambang Wuryanto. Sementara itu, jabatan Wakil Ketua Fraksi PDI-P dan posisi lainnya akan ditetapkan berikutnya.  Sukur menegaskan, penggantian sementara posisi Puan oleh Olly merupakan keputusan resmi dari DPP PDI-P. Ia memastikan, Fraksi PDI-P hanya menjalankan satu komando yang berasal dari DPP PDI-P.

"Semua dari fraksi di DPR ini adalah perpanjangan partai. Jadi, semua kebijakan fraksi menyambung kebijakan-kebijakan partai," katanya.

Secara terpisah, politisi PDI-P, Aria Bima, mengatakan bahwa proses pergantian anggota Fraksi PDI-P yang menjadi menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah berlangsung. 

"Kalau proses sudah berjalan, tapi kan ada mekanisme, perlu persiapan," kata Aria.

Seperti diketahui, tiga dari empat anggota Fraksi PDI-P di DPR ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. Mereka adalah Puan Maharani, Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri, dan Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Posisi ketiganya di DPR akan digantikan oleh calon anggota legislatif di masing-masing dapil dengan perolehan suara yang ada di bawahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com