Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Pilih Pimpinan Komisi meski Tanpa Fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat

Kompas.com - 23/10/2014, 09:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali tersudut di DPR. Pasalnya, partai-partai itu belum menentukan anggota di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya sehingga terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kursi pimpinan di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, paripurna DPR telah mengesahkan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pada Selasa (21/10/2014).

Sementara itu, lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP belum juga menetapkan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan.

"Kita sudah kasih waktu 1 x 24 jam, sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR. Kalau mereka tidak menetapkan, ya kita anggap mereka tidak menempatkan anggotanya di komisi dan hanya menempatkan anggotanya di paripurna," kata Fahri, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Dengan begitu, kata Fahri, pihaknya akan kembali meminta penegasan dari lima fraksi pendukung Jokowi dalam rapat paripurna yang rencananya akan digelar hari ini. Apa pun hasil rapat paripurna itu, DPR akan tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Fahri melanjutkan, sesuai Undang-Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dapat dilakukan bersama fraksi yang telah menyerahkan susunan anggotanya. Fraksi yang tidak menyerahkan daftar anggotanya di rapat paripurna dianggap tidak berhak dan tidak perlu dilibatkan dalam pemilihan pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan.

"Kita kuorum berdasarkan fraksi yang disahkan saja. Jadi, kalau mereka tidak menetapkan anggota di komisi, ya nanti akan seperti pemilihan pimpinan DPR, mereka walkout, kita aklamasi lagi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com