Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Pengangkatan Brigjen Andhika sebagai Danpaspampres Tak Jadi Polemik

Kompas.com - 16/10/2014, 13:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berharap pengangkatan Brigadir Jenderal TNI Andhika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden tak dijadikan polemik. Pasalnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif untuk memilih. Ia juga yakin Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberi rekomendasi yang terbaik.

"Pengusulan nama Brigjen Andhika sudah sesuai protap, dan itu adalah wajah terbaik TNI," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Politik DPP PDI-P Puan Maharani juga menyatakan keyakinannya bahwa pemilihan Brigjen Andhika sebagai Komandan Paspampres telah disesuaikan dengan rekam jejaknya selama bertugas di TNI.

Menurut Puan, tak ada hal yang perlu diperdebatkan selama Andhika mampu mengemban tugasnya secara profesional.

"Yang penting beliau bisa bekerja secara profesional menjaga presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Andika merupakan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Moeldoko mengaku pengangkatan tersebut setelah pihaknya berkonsultasi dengan Jokowi. (Baca: Jokowi Minta Menantu Hendropriyono Jadi Komandan Paspampres)

Posisi Danpaspampres sebelumnya diisi oleh Mayjen Doni Munardo yang dipromosikan sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sementara itu, Andika, sebelum menjadi Danpaspamres, bertugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Serah terima jabatan akan dilakukan pada 23 Oktober mendatang.

Moeldoko tak menampik pengangkatan Andhika terbilang cukup cepat. "Yah memang untuk (angkatan) tahun 87, dia yang pertama. Angkatan 86 sekarang sudah ada dua (yang punya pangkat dan jabatan setingkat). Memang selalu ada yang duluan," kata Moeldoko.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com