Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ruhut, Anas Seharusnya Dihukum Mati

Kompas.com - 24/09/2014, 12:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul berharap agar mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman yang sepantasnya. Menurut Ruhut, tuntutan pencabutan hak politik dan penjara selama 15 tahun dari jaksa KPK jauh lebih ringan dari yang diinginkannya, yakni hukuman mati.

"Banyak orang bilang Anas itu hak politiknya dicabut saja sudah menyakitkan. Kalau aku sih nggak, dia sudah korupsi, harusnya dihukum mati. Jadi, harusnya Anas bersyukur hanya diancam pencabutan hak politiknya," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Hal itu disampaikan Ruhut ketika dimintai tanggapan agenda vonis terhadap Anas di Pengadilan Tipikor Jakarta pada siang ini. Anas disangka melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang. (Baca: Ini Dakwaan Anas yang Menurut KPK Bakal Terbukti)

Ruhut menilai, sejak 2002 hingga saat ini, tidak ada tersangka yang ditetapkan KPK mendapat bebas murni. Oleh karena itu, dia pun yakin sehebat apa pun pengacara yang dipilih, pasti terdakwa tak akan bisa luput dari jerat hukuman dari majelis hakim.

Ruhut lalu menyinggung pernyataan Anas yang mengaku tak bersalah dengan menyatakan siap digantung di Monas. Menurut dia, publik tidak perlu mendesak Anas untuk membuktikan janjinya itu jika nantinya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. (Baca: Anas: Satu Rupiah Saja, Gantung Saya di Monas)

"Itu kan hanya pernyataan saat kepepet saja. Janganlah kita menjatuhkan orang yang lagi jatuh," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Terkait pengaruh vonis Anas terhadap elektabilitas Partai Demokrat, Ruhut justru merasa bangga. Dia berpendapat, partainya kini tengah melakukan "cuci gudang" para koruptor.

"Kami bukan takabur, tapi nanti 2019 Demokrat akan berjaya karena kami selesai melakukan 'cuci gudang', sementara partai lain masih pada menutup-nutupi koruptornya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com