Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuntoro Mangkusubroto Dukung Jokowi Leburkan UKP4

Kompas.com - 18/09/2014, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo untuk melebur UKP4. Menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintahan selanjutnya.

"Saya kira (dilebur) baik saja," ujar Kuntoro di Istana Wakil Presiden, Kamis (18/9/2014).

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era pemerintahan Presiden BJ Habibie itu belum mengetahui akan seperti apa peleburan yang akan dilakukan Jokowi. Dia mengaku belum pernah bertemu dengan Tim Transisi Jokowi-JK ataupun mengusulkan adanya peleburan tersebut.

Kuntoro menilai selama ini UKP4 bertanggung jawab langsung kepada presiden dan hal itu berjalan cukup baik. "Selama ini bagus, jalan terus," ucap dia.

UKP4 merupakan lembaga non-kementerian yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jokowi ingin meleburnya sehingga lembaga itu berada di bawah kepala staf kantor presiden.

"Di Kantor Kepresidenan nanti hanya ada sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan nanti kepala staf kantor presiden. UKP4 nanti akan ada di dalam kepala staf itu," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan alasannya merombak struktur internal kantor presiden lantaran susunan yang ada saat ini dinilainya masih gemuk. "Ya, perubahan memang harus dimulai dari kami dulu. Kalau memang struktur yang sekarang gemuk, ya bisa dirampingkan," kata Jokowi.

Meski bertanggung jawab langsung kepada presiden, UKP4 tetap bekerja sama dengan wakil presiden dan berkoordinasi serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, serta pihak lain yang terkait. Organ UKP4 hanya terdiri dari kepala, enam deputi, serta beberapa tenaga profesional yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda, dan tenaga terampil.

Kepala UKP4 dan deputi yang diusulkan kepala UKP4 diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsi penanganan masalah tertentu, kepala UKP4 dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas, semua tenaga profesional, tim khusus, dan gugus tugas.

Lembaga tersebut dibentuk pada 8 Desember 2009 sebagai bentuk penerapan pelaksanaan visi misi SBY-Boediono 2010-2014. UKP4 bertugas membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

UKP4 juga berfungsi melakukan kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat atau berpeluang mempercepat proses tata kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada presiden atau wapres untuk menyikapinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com