Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Anggap Gaji Menteri Pas-pasan, Jokowi Sebut Kerja di Swasta jika Mau Gaji Besar

Kompas.com - 12/09/2014, 16:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat tidak memvonis para menteri gemar hidup mewah. Menurut SBY, gaji menteri pas-pasan karena tidak ada kenaikan selama 10 tahun.

Namun, bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), seseorang sebaiknya tidak usah menjadi menteri jika ingin bergaji besar.

"Kalau mau gaji besar di swasta saja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014) siang.

Meski demikian, Jokowi belum mau berkomentar banyak soal gaji menteri. Pasalnya, dia belum dilantik sebagai presiden.

"Nanti setelah dilantik baru mikirin. Menteri saja juga belum (disusun), sudah urusin gaji. Menteri belum kerja, sudah (bicara gaji) naik apa turun," ujar dia.

Jokowi baru akan bicara soal efisiensi anggaran kementerian setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Sebelumnya, SBY mengatakan, gaji menteri, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota jauh lebih kecil dari pejabat BUMN atau swasta. Akan tetapi, menurut Presiden, para pejabat ini menerima apa adanya. (Baca: SBY: Gaji Menteri Pas-pasan, Jangan Divonis Suka Hidup Mewah)

"Para menteri sering dikritik, dihujat, itu juga kami terima. Mereka jalankan tugas dengan penghasilan yang diberikan negara. Saya mohon pengertian. Saya harus katakan tidak ada niatan dan budaya untuk mewah dan boros di kabinet saya," ujar Presiden.

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla juga sadar bahwa gaji menteri sudah lama tak naik sehingga nilainya di bawah gaji anggota DPR. Oleh karena itu, tidak heran jika ada menteri yang tergiur untuk korupsi.

JK pun berharap, menteri-menteri di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik. (Baca: Jusuf Kalla Berencana Naikkan Gaji Menteri pada Pemerintahannya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com