PDI-P: Kasus Jero Jadi Pembelajaran Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan penetapan tersangka yang kini menjerat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Dia menilai, kasus ini harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.

"Ini pembelajaran bagi Jokowi-JK karena keduanya ingin membangun pemerintahan yang bersih, yang tentunya membantu kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014) siang.

Jero Wacik merupakan menteri ketiga pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, KPK telah menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Menteri Agama Suryadharma Ali.

Oleh karena itu, Tjahjo menekankan agar Jokowi-JK harus berhati-hati dalam memilih menteri dalam kabinet mendatang. Hal yang paling menentukan, menurut Tjahjo, adalah rekam jejak tokoh tersebut.

"Kita harus proaktif menyampaikan kepada presiden terpilih mengenai nama baik yang bisa disarankan," ujarnya.

Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM, menurut KPK, Jero meminta agar besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah. Jero juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut.

Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan perintah menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif. Ada juga cara berupa pengumpulan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM.