Panglima TNI Minta Prajuritnya Luwes Kawal Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko sudah meminta para prajuritnya yang menjadi anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk bersikap luwes saat mengikuti aktivitas presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Moeldoko juga menegaskan bahwa TNI siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

"Semua fleksibel, sesuai dengan keinginan beliau-beliau itu (presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla)," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/9/2014).

Menurut dia, saat ini hal terpenting, yakni menjaga keamanan dan keselamatan Jokowi-JK. Ia tak menyebutkan rinci strategi pengamanan yang akan dilakukan, termasuk jumlah personel TNI yang dilibatkan.

Ia pun belum bisa memastikan status siaga I dalam proses pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden itu lantaran status keamanan bersifat dinamis, tergantung situasi dan kondisi di masyarakat.

"Jika nanti TNI menetapkan status siaga satu, masyarakat tak perlu khawatir. Prinsipnya, TNI sudah total mengamankan pelantikan dengan baik," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan prosedur tetap (protap) Paspamres ketika dirinya melakukan kunjungan berbagai tempat. Menurut dia, harus jelas seperti apa protap Paspampres ketika dirinya berkunjung ke waduk, pasar ataupun bertemu dengan para ulama.

Jokowi mengaku tidak ingin sampai ada masyarakat yang mengeluh tidak bisa dekat dengan dirinya. (baca: Jokowi Ingatkan Paspampres Jangan Sampai Ada Rakyat yang Mengeluh)

"Karena saya selalu ingin dekat dengan rakyat," ujar Jokowi.

Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyo mengatakan, Jokowi-JK diamankan dan dikawal 25 orang. Sementara istrinya masing-masing akan dikawal 12 orang. Jumlah keseluruhan adalah 37 orang

"37 orang (jumlah personel) sesuai dengan kondisi kegiatannya. Terbagi dari untuk calon presiden terpilih 25, untuk calon ibu presiden terpilih 12. Tetapi, itu sesuai dengan keadaan kegiatannya. Jadi fleksibel. Jika kegiatannya itu besar kita akan tambah. Wapres juga demikian," ujar Kolonel Budi beberapa waktu lalu.

Selain presiden, wakil presiden, dan istri, seluruh anggota keluarga, termasuk anak, juga mendapatkan pengawalan dari Paspampres.