Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Presiden SBY Teken Perjanjian Batas Wilayah di Singapura

Kompas.com - 01/09/2014, 14:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan bertolak ke Singapura pada Selasa (2/9/2014) besok, untuk menandatangani perjanjian batas wilayah antara Indonesia dan Singapura.

"Besok Beliau akan tiba di sana, akan ada pertemuan terbatas dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan dilanjutkan dengan Presiden Tony Tan Keng Yam. Di sana akan diteken perjanjian antara Singapura dan Indonesia terkait perbatasan laut," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, di Jakarta, Senin (1/9/2014).

Marty mengatakan, perjanjian yang akan disepakati dua kepala negara adalah wilayah laut di Selat Singapura bagian timur segmen I yang mencakup wilayah Pulau Batam hingga Changi. Sebelumnya, Indonesia sudah sepakat batas wilayah laut di Selat Singapura bagian barat yang mencakup Pulau Nipa hingga Tuas pada tahun 2009.

"Bagian timur masih pending, karena bersinggungan antara wilayah Singapura dan Malaysia, tapi sekarang sudah disepakati. Tapi yang disepakati kali ini yang bagian timur segmen 1. Sementara, yang segmen 2 (wilayah Pulau Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca melibatkan Malaysia masih pending," kata Marty.

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah menilai, penandatanganan perjanjian delimitasi batas maritim diharapkan semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, bentuk-bentuk penyelesaian delimitasi batas maritim melalui perundingan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan yang masih dihadapkan pada tantangan serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com