Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi-JK Dialog soal HAM dengan Komnas HAM

Kompas.com - 28/08/2014, 11:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Kantor Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Ketiganya datang untuk berdialog tentang permasalahan HAM dengan Tim Transisi.

Pantauan di lokasi, tiga komisioner Komnas HAM, yakni Siti Nurlaela, Roichatu Aswidah, Nur Kholis bersama beberapa stafnya tiba di Kantor Transisi pada pukul 11.00 WIB. Ketiganya langsung masuk ke dalam tanpa memberikan penjelasan apapun.

Berdasarkan penjelasan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, pihaknya melakukan dialog dengan Komnas HAM dan aktivis HAM dari berbagai organisasi untuk mengetahui masalah pelanggaran HAM dan mencari solusi penuntasannya.

Ia menyatakan, dialog ini sebagai wujud dari ditampungnya aspirasi publik terkait permasalahan HAM.

Sehari sebelumnya, Rabu (27/8/2014), Tim Transisi telah berdialog dengan aktivis HAM dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Elsam dan Setara.

Banyak masukan yang diberikan untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melalui Tim Transisi. Di antaranya meminta Jokowi-JK memilih figur di kabinetnya yang bersih dari dugaan pelanggar HAM, menuntaskan kasus pembunuhan Munir, kasus penghilangan paksa, kerusuhan Mei, kasus Talangsari, kasus Trisakti-Semanggi, serta kasus penembakan misterius dan kasus pelanggaran HAM di Wasior-Wamena.

Andi menjelaskan, Jokowi berkomitmen pada penuntasan pelanggaran HAM. Komitmen itu dibuktikan dengan tak memberi perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melanggar HAM.

Selain itu, kata Andi, Jokowi juga menawarkan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memungkinkan adanya pengadilan HAM Ad Hoc. Tawaran lainnya adalah membentuk tim khusus di kantor Kepresidenan untuk memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com