Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Harga BBM Dinilai Jadi Ujian Pertama Jokowi-JK

Kompas.com - 23/08/2014, 12:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, menyarankan presiden terpilih Joko Widodo berhati-hati dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Dradjad, kenaikan harga BBM menjadi ujian pertama di masa pemerintahan Jokowi.

"Kenaikan harga BBM jadi ujian pertama di bidang ekonomi untuk Jokowi," kata Dradjad, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Selain harga BBM, kata Dradjad, neraca transaksi nasional juga sedang dihadapkan dengan defisit yang semakin meningkat. Jokowi ia anggap harus berani mengambil kebijakan tak populer agar anggaran negara tak terus terbebani, salah satunya dengan cara mengurangi subsidi BBM.

Dalam posisi ini, ujian akan kembali datang karena kebijakan yang diambil Jokowi harus tetap berpihak pada rakyat meski tak populer. Ia khawatir akan ada gejolak jika kebijakan yang diambil Jokowi hanya menguntungkan golongan tertentu.

"Geopolitik ekonomi dunia cenderung kurang bagus, ada peningkatan kemungkinan perang dingin Rusia dengan barat. Kita lihat nanti, kebijakan Jokowi hanya berpihak pada rakyat, atau hanya untuk kaum kapitalis. Karena ujian ini tidak muncul saat Jokowi berkampanye," ujarnya.

Di lokasi yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan bahwa menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang dihadapi Jokowi. Pasalnya, partai yang membesarkan Jokowi, PDI Perjuangan, selalu memberikan penolakan keras saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menaikkan harga BBM.

"Kita harus putar video saat PDI-P menolak kenaikan harga BBM. Sama dengan menjilat ludah sendiri, dan masyarakat akan menganggap partai politik tak konsisten," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com