Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Golkar Heran Ada Isu Pemecatan Agung Laksono

Kompas.com - 14/08/2014, 11:52 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo merasa heran dengan munculnya isu pencopotan Agung Laksono dari jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Menurut dia, isu pemecatan Agung bermula pada sebuah rapat tidak rutin oleh beberapa elite Golkar.

Cicip mengatakan, rapat tidak resmi itu antara lain dihadiri Bendahara dan Sekretaris Jenderal Golkar. Rapat itu membicarakan beberapa hal terkait kepentingan organisasi.

"Bukan rapat harian atau rapat pleno. Memang ada pembicaraan macam-macam, termasuk pertanyaan, 'Kok Waketum (Agung) masih menyuarakan munas dipercepat?'," kata Cicip di Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Menurut Cicip, belum lama ini, 30 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi telah menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan musyawarah nasional (munas) pada 2015 sesuai kesepakatan di Riau. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa Agung menyuarakan munas dilakukan pada tahun ini.

"Jadi, tidak ada resmi pemecatan. Saya saja tidak hadir. Entah bagaimana bisa keluar isu (pemecatan) itu," katanya.

Ia mengatakan, pada Munas Golkar 2009 di Riau, semua pengurus DPP bersama calon-calon ketua umum telah duduk bersama dan sepakat merekomendasikan periode kepengurusan selanjutnya selama enam tahun atau jatuh pada 2015. Namun, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar, pelaksanaan munas tetap diatur sekali dalam lima tahun.

"Waktu itu ada Pak Jusuf Kalla, perwakilan Pak Aburizal (Bakrie), dan Surya Paloh. Itu persetujuan munas, bukan keputusan Aburizal. Waktu itu ARB (Aburizal) belum jadi ketua umum Golkar. Waktu itu juga ditegaskan, jika ada yang menang, siap enggak yang lain untuk mundur?" katanya.

Cicip mengakui bahwa Munas 2009 tidak berlangsung maksimal karena konsentrasi para peserta terganggu untuk pemenangan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun itu. Dia mengatakan, jika ada pihak yang ingin munas dipercepat, sebaiknya meminta kepada DPD karena DPD merupakan peserta yang memiliki hak pilih.

Ketika disinggung kesiapannya menjadi salah satu calon ketua umum, Cicip menjawab santai. "Waktunya masih panjang, biarlah yang lain bekerja duluan. Lihat nanti saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com