Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo Nilai Form C1 Tak Aman dan Rentan Duplikasi

Kompas.com - 13/08/2014, 21:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim Prabowo-Hatta meragukan sistem pengamanan yang digunakan Komisi Pemilihan Umum didalam formulir C1. Mereka menilai, sistem pengamanan formulir C1 sudah bocor ke publik dan mudah untuk diduplikasi oleh siapa saja.

Dalam konferensi pers di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014) malam, Koordinator Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Mahendrahatta menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan riset terhadap pengamanan form C1. Salah satu relawan dari Tim Prabowo-Hatta, Fahrurozy kemudian ditugaskan untuk menjelaskan.

"Beberapa waktu lalu, sistem KPU dan email beberapa Komisioner KPU bobol. Ada blog yang mengatakan sistem IT KPU rentan dan sangat mungkin untuk diretas," kata Fahrurozy.

Fahrurozy menjelaskan, dalam form C1 terdapat sistem pengamanan berupa mikroteks yang diletakkan di bagian-bagian tertentu formulir. Pengamanan dengan mikroteks tersebut layaknya pengamanan di uang kertas.

Namun, belakangan rahasia mengenai mikroteks itu bocor dan tersebar luas di internet.

"Apabila spesifikasi teknis pengaman bocor artinya form C1 itu sangat dimungkinkan untuk diduplikasi baik pihak luar atau dalam KPU," ujarnya.

Selain itu, lanjut Rozy, ada juga pengamanan berupa hologram. Namun pengamanan itu juga bisa dengan mudah ditembus karena hanya sekedar ditempel di form, bukan ditanam. Rozy lalu menunjukkan form C1 plano duplikasi dan mempersilakan wartawan untuk melihat mikroteks menggunakan kaca pembesar.

Dari pengamatan dengan kaca pembesar itu, terdapat teks kecil di beberapa bagian kertas. Dengan bocornya spesifikasi pengamanan ini, sambung Rozy, siapa pun bisa mencetak form C1 yang sama persis dengan milik KPU.

Mahendra menjelaskan, nantinya bisa saja pihak KPU, Prabowo-Hatta, dan Jokowi-JK saling mengklaim jumlah perolehan suara di tiap TPS berdasarkan form C1 yang entah asli atau palsu. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut menyatakan bahwa masalah keamanan C1 itu akan diajukan ke DKPP dan MK.

"Mikoteks dan hologram yang tidak aman itu sudah diajukan tadi di DKPP dan saya kira dalam beberapa hari akan diajukan di MK. Ini membuktikan bahwa alat pengaman tidak aman dan telah bocor melalui internet. Dan orang awam bisa mencetak form c1 dengan cukup mudah. Berarti keutuhan alat pemilihan form c1 sangat diragukan otentiknya," ujar Hashim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com