Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Tokoh Penting, Pemecatan Agung Dinilai Rugikan Golkar

Kompas.com - 10/08/2014, 18:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie diimbau untuk berhati-hati dalam mengelola perbedaan yang terjadi di internal. Imbauan itu diberikan menyusul makin memanasnya situasi internal Golkar setelah dilakukannya pemecatan pada sejumlah pengurus pusat partai tersebut.

"Sebagai partai yang senior, seharusnya Golkar bisa lebih demokratis," kata pengamat politik dari Pol-Tracking, Hanta Yudha, dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Ia menjelaskan, Aburizal seharusnya tak perlu memecat dan mencopot jabatan struktural sejumlah pengurus partai yang menyuarakan pendapat berbeda terkait langkah politik atau waktu pelaksanaan musyawarah nasional. Perbedaan pendapat itu disarankan dikelola dengan baik melalui ruang mediasi.

Ia melanjutkan, pemecatan yang dilakukan Aburizal akan menimbulkan respons negatif di tubuh partai tersebut. Respons negatif itu akan semakin menguat, dan menyebar dari dalam serta luar partai setelah Aburizal memecat Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

"Agung itu tokoh penting, pemecatan dia akan menimbulkan turbulensi kencang, dan pesawat yang bernama Golkar akan dirugikan," ucapnya.

Menurut Hanta, seluruh faksi di tubuh Golkar harus segera berkomunikasi untuk menyudahi konflik. Ia sarankan agar seluruh faksi di internal Golkar itu untuk memprioritaskan kelangsungan Golkar ketimbang kepentingan masing-masing faksinya.

"Kader Golkar harus berpikir ini tentang Golkar, bukan faksi," ungkap Hanta.

Diberitakan sebelumnya, konflik yang terjadi di internal Golkar terus memanas. Pemicu konflik itu adalah karena banyaknya politisi Golkar yang kecewa dengan kepemimpinan Aburizal Bakrie. Golkar kalah dalam pemilihan umum legislatif. Setelah itu, Golkar tak mendapat teman koalisi demi mengusung Aburizal  dalam pemilihan presiden.

Gagal mengusung calon presiden sendiri, Golkar kemudian mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Langkah ini dituding sebagai keputusan sepihak oleh sejumlah kader Golkar. Sejumlah politisi Golkar menentang putusan ini dan memilih mendukung pasangan Jokowi-JK.

Beberapa politisi Golkar yang tak sejalan dengan keputusan partai dikenakan sanksi pencopotan jabatan struktural dan pemecatan sebagai kader.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com