Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Prabowo-Hatta Kritik Keberadaan Kantor Transisi Jokowi

Kompas.com - 05/08/2014, 11:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, mempertanyakan sikap pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah membangun dan meresmikan kantor transisi untuk merancang pemerintahan mendatang. Menurut dia, langkah tersebut terburu-buru karena meskipun keduanya sudah ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum, hasil akhir tetap ditentukan melalui sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

"Itu adalah sikap yang tidak menghargai proses yang sedang berlangsung di MK," kata Tantowi melalui pesan elektronik, Senin (4/8/2014) malam.

Tantowi merasa optimistis dengan bukti-bukti yang akan disampaikan timnya dalam persidangan yang akan dimulai pada Rabu (6/8/2014). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin nantinya MK memutarbalikkan keadaan dan menetapkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Belum ada yang definitif menang atau kalah, semuanya masih harus menunggu keputusan MK," ujarnya.

Kantor Transisi Jokowi-JK diresmikan langsung oleh Jokowi, Senin kemarin. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah dengan dua lantai itu berdiri di lahan seluas 600 meter persegi dan memiliki enam ruangan.

Kantor Transisi Jokowi-JK diketuai oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini M Soemarno, dengan dibantu empat deputi, yakni Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal. Mereka akan bertugas mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Jokowi-JK. Sebelumnya, juru bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menegaskan, kantor transisi dibentuk dengan tetap menghormati proses yang sedang berlangsung di MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com