Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Kembali Tawarkan Program Beasiswa S-2 dan S-3

Kompas.com - 02/08/2014, 14:06 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pada masa akhir pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menawarkan beasiswa pendidikan pascasarjana jenjang S2 dan S3. Nama Program ini adalah Indonesia Presidential Scholarship yang bertujuan mendorong kualitas sumber daya manusia warga negara Indonesia dan juga mencetak calon-calon pemimpin bangsa di masa depan.

Dalam acara peluncurannya, Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, menyebutkan bahwa program tersebut dilakukan guna mendukung target pemerintah pada 100 tahun kemerdekaan. 

"Persis 100 tahun pada 2045, Presiden SBY menargetkan Indonesia sudah menjadi negara dengan perekonomian yang kuat, dengan kesejahteraan merata, politik kemanan yang stabil dan berperan penting di dunia internasional," kata Firmanzah di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (2/8/2014).

Indonesia Presidential Scholarship sudah kedua kali diadakan. Program tersebut telah menerima 100 orang peserta pada seleksi gelombang pertama. Pendanaannya diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disalurkan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

Meskipun, nanti Presiden SBY akan lengser, Firmanzah menyebutkan beasiswa tersebut tetap akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. 

Program beasiswa tersebut terdapat beberapa persyaratan. Peserta merupakan warga negara Indonesia, yang telah lulus pendidikan S1. Peserta memiliki riwayat kepemimpinan dan prestasi. Lalu, peserta mendapatkan rekomendasi dari tokoh atau pakar di bidang atau pimpinan di unit kerja.

Peserta juga harus membuat esai tentang rencana karier dan pengabdian setelah lulus dari program tersebut. Peserta juga harus mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) dari kampus yang direferensikan LPDP.

Kemudian, peserta juga harus memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik dengan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Berdasarkan usia, peserta yang mengajukan beasiswa S2 berusia maksimal 40 tahun dan S3 berusia 45 tahun.

Pendaftaran terakhir program beasiswa tersebut hingga 17 Agustus 2014. Peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan biaya kuliah termasuk pendaftaran, martikulasi, seminar, hingga wisuda. Peserta yang lulus juga ditanggung biaya transportasi, asuransi, visa dan tunjangan hidup.

"Rasa keadilan tetap menjadi pertimbangan sehingga masyarakat tidak mampu tetap memperoleh prioritas. Pemimpin masa depan harus diperisiapkan dan secara aktif dibentuk untuk bidang dan profesi apa pun," ujar Firmanzah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com