Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas Golkar Bisa Dipercepat Oktober 2014

Kompas.com - 02/08/2014, 08:02 WIB


Oleh: Suhartono dan Stefanus Osa Triyatna

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun rekomendasi Musyawarah Nasional Partai Golkar menetapkan Munas Partai Golkar dijadwalkan pada Oktober 2015, mayoritas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar bisa mengubahnya menjadi Oktober 2014 jika dua pertiga pimpinan DPD Partai Golkar ingin mempercepatnya. Sebab, pimpinan DPD Partai Golkar memiliki hak suara untuk mengubah keputusan munas.

"Saya yakin percepatan Munas Partai Golkar dapat dilakukan sebelum presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober mendatang," kata politikus senior Partai Golkar yang juga Koordinator Eksponen Keluarga Besar Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang kepada Kompas, Jumat (1/8/2014), di Jakarta.

Keyakinan Zainal didasarkan pada mayoritas DPD Partai Golkar dan kader partai berlambang beringin itu menginginkan Partai Golkar berubah dan menjadi lebih baik setelah terbentuknya pemerintahan baru yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Minimal 22 DPD Partai Golkar meminta Munas Golkar dipercepat. Ya, munas pun pasti digelar antara akhir September atau awal Oktober," kata Zainal.

Peluang perubahan sikap, menurut Zainal, didasari sejumlah alasan. ”Partai Golkar gagal mencapai target suara 35 persen dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu. Berikutnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang diputuskan sebagai calon presiden boro-boro maju sebagai kandidat, jadi calon wapres pun tidak. Eh, malah mendukung capres dari partai lain. Kalah pula. Nah, inilah yang mendorong kader dan mayoritas pimpinan DPD akan meminta munas dipercepat,” tutur salah seorang calon ketua umum Partai Golkar yang dicalonkan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini.

Menurut Zainal, dengan munas dipercepat yang didahului sebelumnya dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) antara DPP Partai Golkar dan seluruh DPD Partai Golkar, Munas Partai Golkar yang dipercepat akan dirumuskan. ”Jadi, nanti DPP Partai Golkar yang baru akan menentukan sikap dengan pemerintah baru Jokowi-JK,” katanya.

Masa bakti 6 tahun

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tetap yakin bahwa Munas Partai Golkar dilaksanakan pada tahun depan meskipun bulannya belum ditetapkan. Dengan demikian, pemilihan ketua umum Partai Golkar akan menjadi agenda utama munas.

”Digelar tahun 2015. Waktunya belum dipastikan. Biasanya bulan Oktober. Tempatnya juga belum ditentukan,” kata Idrus.

Di dalam munas akan ada laporan pertanggungjawaban, pernyataan politik, dan pembahasan berbagai rekomendasi atau usulan. ”Tentu puncaknya pada pemilihan ketua umum,” kata Idrus.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menjelaskan, semua pengurus yang diangkat melalui keputusan DPP Partai Golkar sudah tahu masa baktinya adalah tahun 2009-2015. "Kalau sampai tidak tahu, artinya mereka tidak membaca surat keputusan pengangkatannya. Dalam AD/ART keputusan munas, rekomendasi pelaksanaan Munas Partai Golkar adalah tahun 2015. Keputusan munas adalah forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Golkar," tuturnya.

Mara mengatakan, soal masa bakti enam tahun itu sudah biasa terjadi di Golkar. Saat kepemimpinan Akbar Tandjung, hal itu juga terjadi. Keputusan penetapan munas pada 2015 berdasarkan keputusan rapat pimpinan nasional atau satu tingkat di bawah munas.

Menurut Mara, DPD I Partai Golkar juga sudah meminta pelaksanaan munas sesuai dengan rekomendasi munas tahun 2009. Itu tertuang dalam surat resmi DPD I Partai Golkar. Jadi, semua pihak hendaknya bersabar saja. Ia memastikan Munas Partai Golkar diselenggarakan pada tahun 2015. (A12)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com