Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Ada Pejabat Kepolisian Disuap Perusahaan Senjata AS

Kompas.com - 31/07/2014, 16:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie menampik kabar bahwa ada pejabat kepolisian yang disuap oleh perusahaan pembuat senjata AS, Smith & Wesson. Ia mengaku belum mendengar informasi yang menyebutkan adanya kesepakatan dengan pihak kepolisian untuk kontrak pasokan senjata.

"Saya tidak mengerti beritanya. Belum dengar kabar soal itu. Tanya saja sama yang buat berita itu," ujar Ronny saat dihubungi Kompas.com, Kamis, (31/7/2014).

Ronny pun mempertanyakan siapa pejabat kepolisian yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut. Menurut Ronny, informasi tersebut tidak lengkap karena tidak terperinci menyebutkan persenjataan jenis apa dan siapa yang terlibat dalam dugaan suap tersebut.

"Tidak benar adanya kesepakatan jual beli senjata. Senjata jenis apa? Melalui siapa? Gak benar itu," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission) AS mengatakan, pada 2009, sejumlah karyawan Smith & Wesson melakukan atau menyetujui praktik suap di Indonesia demi memenangi kontrak dengan sebuah departemen kepolisian Indonesia, walau kesepakatan tersebut akhirnya gagal. (Baca : Perusahaan Senjata AS Suap Pejabat Polisi Indonesia)

Laporan kantor berita AFP tidak menyebut nama pejabat polisi yang telah didekati dan menerima suap dari perusahaan tersebut. Selain Indonesia, SEC menyebut perusahaan tersebut juga berupaya untuk menyuap beberapa pejabat di Turki, Nepal, dan Banglades melalui pihak ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com