Pungli dan Pemerasan terhadap TKI, ICW Minta Presiden Panggil Menakertrans

Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, mendesak agar Presiden memanggil keduanya guna memberikan penjelasan atas kejadian tersebut.

"Presiden perlu memanggil dan minta keterangan dari Menakertrans dan Kepala BNP2TKI karena dianggap bertanggung jawab terhadap merebaknya praktik pungli terhadap TKI di bandara," kata Emerson saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (30/7/2014).

Emerson menduga bahwa praktik culas terhadap TKI tersebut sudah berlangsung lama yang dilakukan oknum dari dalam dan preman. Kasus itu kembali menghangat pasca-inspeksi mendadak yang dilakukan Bareskrim dan KPK, pekan lalu.

"Presiden juga jangan ragu untuk memecat satu atau keduanya jika memang diperlukan. Sekaligus untuk melakukan pembenahan sistem yang memberikan perlindungan terhadap TKI," beber Emerson.

Selain itu, Emerson juga mengimbau agar Polri menindak tegas aparatnya yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Tak hanya itu, Emerson meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM agar mencopot dan mengganti semua petugasnya yang terlibat.

"Menteri Hukum dan HAM harus copot dan mengganti semua pegawainya yang dinilai terlibat atau membiarkan praktik pungli TKI ini terjadi di Bandara Soetta. Jika tindakan tegas ini tidak dilakukan maka kejadian pemerasan atau pungli berpotensi kembali terjadi," ujar Emerson.

Sebelumnya, KPK bersama Badan Reserse Kriminal Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (25/7/2014) malam sampai Sabtu (26/7/2014) dini hari.

Hasilnya, kedua lembaga hukum tersebut mencokok 18 orang yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta, di antaranya, seorang anggota TNI Angkatan Darat dan dua anggota Polri.