Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Bisa Saja Pilihan Semua Pemilih di Sampang untuk Satu Calon

Kompas.com - 14/07/2014, 20:55 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa saja mendapatkan suara hingga 100 persen di satu tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Di daerah tersebut, pengaruh tokoh agama sangat besar untuk mengarahkan pilihan warga dalam Pemilu Presiden (Pilpres).

"Bisa jadi seperti pemilu legislatif lalu. Karena itu (pengaruh) kiai sangat kuat. Kalau orang tidak memilih apa yang dibilang kiai, orang bisa diusir dari kampungnya. Di sana pengaruh kiai sangat kuat," ujar Hadar, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Pada Pemilu Legislatif 2014, 19 TPS menggelar pemungutan suara ulang karena ditemukan kecurangan pada TPS-TPS tersebut. Kecurangan tersebut mengarah untuk memenangkan calon anggota legislatif tertentu.

Hadar mengatakan, meski ada dugaan ada keterlibatan kiai dalam Pilpres 9 Juli lalu, pihaknya tetap akan melakukan klarifikasi soal apa yang terjadi pada belasan TPS yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan telak.

"Tapi sekarang sedang diselidiki di sana itu, apakah proses pemungutan suara dilakukan secara demokratis atau tidak," kata Hadar.

Sebelumnya, tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerima laporan bahwa pasangan yang diusungnya itu tidak mendapatkan satu suara pun di beberapa TPS di Sampang dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Pemilu Presiden 2014.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan, mengaku heran karena berdasarkan pemantauan, lokasi TPS tersebut merupakan basis massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan organisasi massa GP Anshor yang merupakan pendukung Jokowi-JK.

"Ini rasa-rasanya tidak mungkin karena di sana pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada kaum Nahdliyin yang simpatik pada Jokowi-JK serta relawan dan Anshor," kata Ferry, akhir pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com