Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Jokowi Menerobos Masuk Saat KPU dan Bawaslu Konpers

Kompas.com - 10/07/2014, 18:23 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Saat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tengah menggelar konferensi pers terkait persiapan rekapitulasi suara di KPU, Kamis (10/7/2014), tiba-tiba terdengar teriakan dari arah pintu ruang sidang.

Ternyata, relawan capres Joko Widodo menerobos masuk dan berteriak kepada jajaran KPU dan Bawaslu bahwa mereka membawa saksi dari Hongkong, negara di mana sempat terjadi kericuhan saat pemungutan suara Pilpres 2014.

"Kami bawa saksi dari Hongkong!" seru seseorang berjaket hitam.

Baik jajaran KPU, Bawaslu, maupun wartawan mencari sumber suara. Dua orang yang kemudian diketahui sebagai relawan Jokowi telah berada di pintu ruang sidang. Ketua Bawaslu Muhammad, mempertanyakan keamanan lingkungan KPU kepada Komisioner KPU Arief Budiman.

"Kok bisa masuk? Itu kan catatan. Keamanannya gimana? Kalau masuk sebagai apa? Kan harusnya pakai ID card," tanya Muhammad.

Ia juga menyebutkan kemungkinan terburuknya, bagaimana jika orang tersebut membawa senjata tajam. Arief pun bertanya kepada pihak keamanan. Namun, salah seorang petugas berdalih bahwa ia juga sedang berada di lantai 2.

Muhammad yang berencana meninggalkan Gedung KPU pun segera mendapatkan pengawalan khusus. Ia tidak lagi keluar melalui pintu biasa, tetapi melalui akses media center. Setelah berada di luar gedung, ia langsung menuju mobilnya dan meninggalkan Gedung KPU.

Menurut pantauan Kompas.com, para relawan ini meminta KPU dan Bawaslu memproses kembali pemungutan suara di Hongkong. Sebab, menurut mereka, kericuhan tersebut terjadi karena panitia tidak memfasilitasi WNI yang ingin mencoblos di Hongkong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com