Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Semua Pihak Merujuk Hasil Hitung Resmi KPU

Kompas.com - 09/07/2014, 17:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak menahan diri terkait perbedaan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. SBY berharap agar semua pihak menjadikan hasil hitung resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai rujukan.

"Kalau belum dicapai kata sepakat, maka KPU yang perlu dirujuk dan dijadikan pedoman karena saat ini dua belah pihak mengklaim kemenangan masing-masing. Sekali lagi, saya mohon kedua belah pihak bisa menahan diri," ujar SBY dalam jumpa pers di Cikeas, Bogor, Rabu (9/7/2014).

Menurut SBY, lebih baik semua menunggu hasil resmi KPU yang akan diumumkan 22 Juli mendatang. SBY juga meminta kepada elite parpol untuk bisa memimpin para pendukung masing-masing.

SBY berharap agar tidak ada pergerakan yang bisa mengarah pada konflik horizontal akibat perbedaan hasil hitung cepat itu.

"Jangan sampai ada gerakan-gerakan di lapangan yang sangat rawan, terhadap konflik horizontal. Sekali lagi, pemimpin dan elite politik untuk betul-betul bisa menahan diri," kata SBY.

Sebelumnya, kubu Jokowi-JK lebih dulu mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga. Deklarasi itu dilakukan di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan. (baca: Megawati Deklarasi Jokowi sebagai Presiden RI Periode 2014-2019)

Belakangan, kubu pasangan Prabowo-Hatta juga melakukan hal yang sama dengan rujukan lembaga survei lain. Deklarasi itu dilakukan di Rumah Polonia, Jakarta. (baca: Prabowo Juga Klaim Kemenangan Versi "Quick Count")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com