KPK: Hatta Harusnya Sampaikan Soal Mafia Migas kepada KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyampaikan, calon wakil presiden Hatta Rajasa sedianya mengatakan kepada KPK secara langsung jika menilai KPK perlu menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik mafia migas. Saat mengikuti debat cawapres pada Minggu (29/4/2014), Hatta mengatakan agar masalah terkait dengan mafia apa pun, termasuk mafia migas, diserahkan saja kepada KPK.

"Kok di dalam debat? Seharusnya saat ke KPK disampaikan itu. Seharusnya yang kayak gitu disampaikan kepada KPK, kan dia (Hatta) ketemu pimpinan KPK juga ketika itu," kata Johan di Jakarta, Senin (30/6/2014).

Johan mengakui, KPK pernah menerima laporan masyarakat terkait dengan pengelolaan migas. Laporan tersebut, katanya, kini tengah ditelaah. Jika ditemukan alat bukti yang menunjukkan indikasi pidana, menurut Johan, maka terbuka kemungkinan bagi KPK untuk meningkatkan penanganan laporan itu ke tahap penyelidikan.

Mengenai lamanya waktu yang diperlukan KPK untuk menelaah laporan tersebut, Johan mengatakan bahwa hal itu tergantung dari kelengkapan bahan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Sebelumnya, dalam debat cawapres, Hatta menjawab pertanyaan cawapres Jusuf Kalla mengenai potensi hilangnya pendapatan negara yang berkaitan dengan praktik mafia migas.

"Kalau itu kebocoran, tecermin di KPK dan Kejaksaan. Apakah kebocoran ini karena mafia daging? Mafia bibit? Mafia gula?" tanya Kalla kepada Hatta, Minggu (29/6/2014) malam.

Hatta lantas menjawab, masalah terkait mafia apa pun, termasuk mafia migas, sedianya diserahkan kepada KPK.

"Apa pun yang namanya mafia minyak adalah masalah hukum. Serahkan ke KPK yang akan menangani. Kalau kenapa kita mengimpor, itu kan ada masa di Pak JK. Angka psikologis 1 juta barrel ada di masa Pak JK. Namun, angka ini kini menurun di masa Pak SBY. Kita setuju harus mengelola good governance, akuntabel, tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Hatta.