Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Warga Perbatasan Memilih Dua Kali, Bawaslu Sebar Brosur di Kantor Imigrasi

Kompas.com - 30/06/2014, 15:38 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai ada potensi kerawanan saat pemilih di wilayah perbatasan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Terkait potensi itu, Bawaslu menyebarkan brosur berisi larangan memilih lebih dari sekali dan ancaman sanksinya.

"(Pencegahan) yang dilakukan pengawas pemilu di daerah masing-masing antara lain adalah, di titik perbatasan itu kami membuat brosur untuk mengingatkan kepada setiap orang, terutama yang ke luar atau pulang dari luar negeri," ujar Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014).

"Kalau sudah memilih di tempat pemungutan suara (TPS) luar negeri, untuk tidak menggunakan hak pilihnya lagi di Indonesia," ujar Nelson lagi.

Nelson mengatakan, brosur tersebut disebar di kantor imigrasi di wilayah perbatasan. Dengan demikian, petugas imigrasi dapat memberikan brosur itu kepada imigran yang melintas perbatasan, pada masa pemungutan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. "Kami juga mencantumkan ancaman pidananya," kata dia.

Nelson menyebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pilpres, Pasal 236 diatur, pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih diancam pidana penjara minimal enam bulan dan paling lama 18 bulan atau denda minimal Rp 6 juta dan paling banyak Rp 18 juta.

Potensi penggunaan hak pilih hingga lebih dari satu kali akibat hari pemungutan suara di luar negeri digelar lebih awal dibanding di dalam negeri. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan pada 4 hingga 6 Juli 2014, sedangkan di dalam negeri pada 9 Juli 2014.

Di Singapura dan Malaysia misalnya, pemungutan suara diselenggarakan Minggu, 6 Juli 2014 mendatang. Adapun, biaya transportasi pulang dan pergi dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia ke Singapura hanya Rp 360 ribu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com