Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan Menlu soal Laut Tiongkok Selatan Versi Prabowo dan Jokowi

Kompas.com - 23/06/2014, 18:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengamini pernyataan calon presiden Joko Widodo terkait persoalan Laut Tiongkok Selatan bahwa Indonesia bukanlah pihak yang bertikai. Namun, Marty menegaskan bahwa Indonesia ikut terlibat untuk membantu menciptakan kondisi perdamaian di kawasan.

"Saya kira posisi Indonesia selama ini, yang bukan negara yang bertikai di Laut Tiongkok Selatan, namun senantiasa menampilkan upaya-upaya untuk menfasilitasi menyelesaikan masalah itu," ujar Marty di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Marty menyatakan bahwa Indonesia turut berkontribusi dengan melakukan upaya diplomasi yang terus dilanjutkan untuk meredam suasana. Sejauh ini, kata Marty, peran Pemerintah Indonesia diterima oleh semua negara.

"Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebenarnya itu upaya kita memang dilakukan dengan asumsi kita bisa berkontribusi," ujarnya.

Terkait dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ada wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan yang dicaplok oleh negara lain, Marty mengakui bahwa ada persoalan batas laut Indonesia dengan negara tetangga yang belum tuntas.

Salah satu yang dicontohkan Marty adalah konflik perbatasan Indonesia dengan Filipina yang sudah terjadi selama 20 tahun. Namun, dia menegaskan bahwa hingga saat ini, Indonesia tak memiliki konflik dengan Tiongkok.

"Dengan Tiongkok tidak ada sengketa. Ini disampaikan oleh Tiongkok sendiri, dan apa yang disampaikan oleh Prabowo betul ada indikasi wilayah-wilayah laut yang belum tuntas," katanya.

Di dalam debat calon presiden pada Minggu (22/6/2014) malam, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut Tiongkok Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret pusaran masalah internasioal tanpa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi menyampaikan pandangannya itu sebagai jawaban atas lontaran pertanyaan dari Prabowo. Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar-negara-negara ASEAN terkait kawasan perairan tersebut.

"Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" papar Jokowi.

Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo sempat berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut. Namun, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu.

"Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com