Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmawati Soekarnoputri Salahkan Wiranto soal Pelanggaran HAM

Kompas.com - 22/06/2014, 14:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Anak ketiga Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, membela calon presiden Prabowo Subianto atas dugaan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Menurut dia, Prabowo tidak pantas untuk disalahkan karena pada peristiwa penculikan aktivis, yang paling bertanggung jawab adalah mantan Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto.

"Kalau Pak Prabowo dianggap langgar HAM, saya selalu ungkapkan, soldier never make mistake, prajurit enggak pernah salah. Yang salah komandannya, ya Pak Wiranto," ujar Rachmawati saat menerima kedatangan Mahfud MD di kediamannya, Minggu (22/6/2014).

Rachmawati pun mengaku heran dengan tuduhan pelanggar HAM yang diarahkan kepada Prabowo. Pasalnya, kasus-kasus HAM itu kasus lama dan baru dipersoalkan sekarang. "Ketika Prabowo disandingkan dengan Megawati, tidak diungkap peristiwa itu," ujar adik Megawati ini.

Menurut dia, Wiranto sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan sendiri yang justru bisa berbalik arah menyerangnya. Wiranto, kata Rachmawati, juga tidak menjelaskan secara spesifik bahwa sebagai tentara, ada yang namanya Undang-undang Subversif yang memperbolehkan tentara untuk mengambil langkah apa pun untuk mengamankan negara.

"Ini (UU Subversif) yang tidak dijelaskan Wiranto," kata Rachmawati.

Sebelumnya, Wiranto menggelar jumpa pers menyikapi beredarnya dokumen yang disebut sebagai surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Wiranto meminta agar masyarakat tidak meributkan asli atau tidaknya dokumen itu. Namun, dia meminta agar masyarakat lebih memperhatikan soal substansi isi dokumen itu yang menjatuhkan hukuman kepada Prabowo.

Wiranto mengungkap Prabowo terbukti bersalah melakukan penculikan terhadap sembilan orang aktivis. Penculikan itu dilakukan Prabowo atas dasar inisiatifnya pribadi. Atas kasus ini, Prabowo pun akhirnya diberhentikan sebagai prajurit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com