Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Prabowo Tak Pernah Klarifikasi Langsung Tuduhan Penculikan

Kompas.com - 21/06/2014, 05:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski saat ini kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait penculikan aktivis pada tahun 1998 terus diangkat, tetapi mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto tidak pernah memberikan klarifikasi secara langsung.

Selama ini, klarifikasi mengenai tudingan pelanggaran HAM itu selalu disampaikan oleh para anggota tim sukses calon presiden nomor satu tersebut. Kenapa Prabowo enggan memberikan keterangan secara langsung ke publik?

"Kan itu sudah diklarifikasi oleh pengadilan. Dengan jelas di pengadilan. Dan itu adalah tim yang sangat besar. Jadi tidak mungkin klarifikasi orang per orang. Jadi kita percaya dengan hasil itu," kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Jumat (20/6/2014) malam.

Bila Prabowo harus mengklarifikasi masalah itu sendiri, ujar Suhardi, polemik justru tak akan selesai. "Nanti ada orang tanya lagi, tanya lagi," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Prabowo tak pernah memberi klarifikasi langsung soal hal itu karena enggan terus-menerus membahas masa lalu.

"Sudah banyak komentar (dari tim sukses). Lagi pula, kita bukan mau membahas masa lalu. Itu terjadi di abad 20, tahun 1998. Ini abad ke-21, yang jelas terjadi sekarang saja banyak pelanggaran korupsi dan segalanya," ujar Fadli.

Dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo diangkat lagi oleh mantan Panglima ABRI, Wiranto, yang kini ada di barisan partai pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia mengadakan konferensi pers khusus tentang surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang beredar di media sosial, terkait pemberhentian Prabowo dari TNI.

Wiranto menyebut Prabowo terlibat penculikan aktivis saat menjabat Danjen Kopassus pada tahun 1998 dan atas inisiatif sendiri. Menurut Wiranto, tidak penting apakah Prabowo diberhentikan secara hormat atau tidak, tetapi dia meminta publik melihat substansi penyebab pemberhentian Prabowo.

Saat diminta komentar soal pernyataan Wiranto itu, Prabowo tetap bergeming. Dia tak memberikan banyak komentar. Prabowo mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri pernyataan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com