Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jarak Elektabilitas 10 Persen, Prabowo Sulit Lampaui Jokowi

Kompas.com - 21/06/2014, 03:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai sulit menyaingi elektabilitas pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selisih dukungan untuk Prabowo-Hatta masih berselisih jauh dengan Jokowi-JK, sementara pemungutan suara pemilu presiden sudah semakin dekat.

"Jarak elektabilitas di atas 10 persen antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Butuh kerja keras untuk bisa menempelnya, apalagi untuk menyalipnya," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari melalui pesan elektronik, Jumat (20/6/2014) malam.

Dari sembilan lembaga survei yang merilis temuannya baru-baru ini, menurut Qodari, ada tujuh lembaga yang menempatkan Jokowi-JK unggul dalam kisaran 10 persen. Tujuh lembaga survei itu adalah Lingkaran Survei Indonesia, Soegeng Sarjadi School of Government, Populi Center, Cyrus Network, Alvara Research, PolTracking Institue, dan IndoBarometer.

Adapun dua lembaga survei yang menempatkan Prabowo-Hatta unggul adalah Pusat Data Bersatu dan Lembaga Survei Nasional. Terkait hasil survei yang beragam itu, Qodari meminta masyarakat untuk melihat rekam jejak setiap lembaga survei tersebut.

"Soal belakangan ini ada yang berbeda, silahkan dilihat track record dari lembaga surveinya untuk melihat akurasinya. Kalau kemudian pasangan Jokowi-JK dikatakan unggul oleh tujuh lembaga survei dan sejauh ini punya track record yang kredibel, berarti memang sejauh ini yang unggul adalah Jokowi-JK,” kata Qodari.

Menurut Qodari, tidak akan ada perubahan signifikan terhadap elektabilitas kedua pasangan hingga hari pemungutan suara pemilu presiden, 9 Juli 2014. Dia mengatakan, peluang yang masih tersisa hanyalah berebut suara pemilih mengambang. "Tetapi dalam politik ya bisa saja, tetapi itu perbandingannya satu di antara 20,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com