Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Presiden, Jokowi Blusukan di Sawah dan Kampung

Kompas.com - 17/06/2014, 17:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

SUBANG, KOMPAS.com - Calon presiden Joko "Jokowi" Widodo berkomitmen untuk tidak akan mengubah ritme kerjanya jika terpilih menjadi presiden. Sebagian besar waktunya nanti akan dihabiskan di lapangan untuk bertemu dengan rakyatnya.

"Kalau jadi presiden, saya akan lebih banyak di sawah, di kampung, di kampung nelayan. Apa ndak boleh?" ujarnya di depan seribu lebih pendukungnya saat kampanye di Alun-alun Pegaden, Subang, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014) siang.

Berada di tengah masyarakat, lanjut Jokowi, sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi menurut Jokowi adalah bagaimana mendengar keluhan rakyat dan diimplementasikan menjadi kebijakan yang menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Jokowi tidak habis pikir ada pemimpin yang jarang menemui dan berdiskusi dengan rakyatnya. Jokowi bertanya, bagaiaman seorang pemimpin menerapkan satu kebijakan tanpa berinteraksi dengan rakyatnya.

"Melihat penderitaan rakyat dari mana? Dari kantor? Kalau mau enak, saya juga duduk saja di kantor, ada AC, makanan disediakan," lanjut Jokowi.

Jokowi lalu bertanya kepada pendukungnya yang terdiri dari petani, nelayan dan pedagang tersebut, yakni soal ketersediaan dan harga pupuk. Menurut mereka harga pupuk mahal dan ketersediaannya kerap langka di pasaran.

Jokowi berjanji jika dirinya dipercaya untuk memimpin Indonesia, harga pupuk dapat ditekan dan pasokan pupuk bakal lancar.

Kampanye di alun-alun itu merupakan bagian dari safari politik Jokowi di pantai utara Pulau Jawa. Jokowi mengawali kampanyenya di Pantura sejak Senin (16/6/2014) dan sesuai rencana berakhir pada Sabtu (21/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com