Penjelasan Budiman soal Proses RUU Desa yang Diklaim Prabowo

Menurut Budiman, sebelumnya RUU Desa tidak tertera dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Lahirnya UU Desa itu atas dorongan 40.000 kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi Februari 2010 di Gedung DPR dan lapangan Monas. Setelah aksi demo tersebut, akhirnya DPR sepakat memasukkan RUU Desa ke dalam Prolegnas.

"Setelah itu saya dan sesekali bersama (Wakil Ketua DPR) Priyo Budi Santoso mengunjungi berbagai daerah mendengarkan aspirasi dan keinginan para kepala desa tersebut," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/6/2014).

Budiman melanjutkan, DPR kemudian membentuk pansus RUU Desa dengan Achmad Muqowam sebagai ketua pansus, sementara dirinya beserta Chatibul Umam Wiranu dari Fraksi Demokrat dan Ibnu Munzir dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua pansus.

Salah satu perjuangan dalam RUU Desa, tutur Budiman, adalah mengalokasikan dana untuk desa sebesar 10 persen dari APBN. Namun, diputuskan bahwa dana desa sebesar 10 persen dari dana transfer daerah equivalen dengan 3 persen APBN.

"Tidak disebutkan nominal, hanya prosentase. Jadi UU Desa sama sekali tidak menyebutkan dana desa sebesar Rp 1 miliar," kata Budiman.

Budiman mengaku, selama pembahasan RUU Desa di DPR, pansus tidak pernah mendengarkan opini, masukan atau usulan dari Prabowo hingga UU Desa disahkan pada Desember 2013. Budiman tidak ingin Prabowo mengklaim seolah dirinya terlibat dalam memperjuangkan UU Desa sehingga dapat menyesatkan sejarah.

"Penjelasan ini mesti diberikan agar tidak ada pihak yang mengklaim seolah-olah merekalah yang memperjuangkan UU Desa apalagi memperjuangkan dana desa sebesar Rp 1 miliar," pungkasnya.

Dalam debat kandidat capres yang dilakukan pada Minggu (15/6/2014) lalu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mencanangkan dana Rp 1 miliar untuk desa bahkan sejak UU Desa terbentuk.

"Jadi, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, mereka mengatakan sudah tujuh tahun di DPR, dari Apdesi dan Parade Nusantara. Pada 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu sehingga memicu fraksi-fraksi di DPR," tutur Prabowo.