Bawaslu Diminta Pastikan Netralitas TNI

"Bawaslu harus memberi penjelasan yang dilengkapi temuan-temuan yang ada, sehingga memberikan kenyaman, kepastian kepada masyarakat atas kecurigaan-kecurigaan yang selama ini diembuskan," ujar Manajer Program Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Sunanto mengatakan, jika memang berdasarkan temuan Bawaslu TNI menunjukkan sikap yang netral, lembaga pengawas itu harus menyampaikannya kepada publik. Sebaliknya, jika Bawaslu menemukan ada anggota TNI yang tidak netral, Bawaslu pun harus menyampaikannya kepada publik dan kepada korps yang bersangkutan agar segera diberi tindakan.

"Masalahnya, apakah selama ini Bawaslu punya prosedur pengawasan terkait netralitas TNI di lapangan," kata Sunanto.

Sebelumnya, warga diresahkan dengan adanya anggota bintara pembina desa (babinsa) di wilayah Gambir, Jakarta Pusat yang mendata preferensi pemilih dalam Pilpres 2014.