Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 80 Persen Pendidikan di SD Harus Menyangkut Akhlak dan Mental

Kompas.com - 15/06/2014, 21:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perlunya ada evaluasi atau perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurut Jokowi, pendidikan di sekolah dasar (SD) seharusnya sebagian besar membicarakan masalah pembentukan karakter, akhlak, dan mental peserta didik.

"Menurut kami, pendidikan SD itu 80 persen harus bicara masalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter, akhlak, mental, sikap dan mental, baru 20 persennya pengetahuan," kata Jokowi dalam acara debat capres/cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu(15/6/2014). Tema debat kali ini mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jokowi menjawab pertanyaan capres lainnya, Prabowo Subianto yang menanyakan apakah dia setuju untuk meneruskan program wajib belajar 12 tahun yang memerlukan investasi tambahan Rp 40 triliun.

Sementara itu, menurut Jokowi, materi pendidikan di sekolah menengah pertama sedianya terdiri dari 60 persen pembangunan karakter, dan sisanya 40 persen mengajarkan pengetahuan. "Di SMK SMA, baru, 20, 80. Sebanyak 20 persen pengetahuan dan keterampilan," sambung Jokowi.

Dia juga menilai pendidikan sedianya menjadi hal utama yang diperhatikan pemerintah. Jokowi menyatakan akan menggelontorkan dana APBN berapa pun nilainya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jokowi tidak keberatan dengan program wajib belajar 12 tahun yang membutuhkan suntikan dana sekitar Rp 40 triliun. Menurut Jokowi, dana Rp 40 triliun itu bisa diperoleh Pemerintah dengan efisiensi bahan bakar. Misalnya, kata Jokowi, menggani bahan bakar minya dengan gas atau batubara.

"Untuk memasukkannya ke bidang pendidikan enggak masalah, 12 tahun hal yang jadi kewajiban kita bersama agar menjadi manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi agar kekayaan alam dikelola kita sendiri, itu bisa dilakukan kalau kita punya manusia yang berpendidikan, produktivitas tinggi, dan daya saing tinggi," papar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com