Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemred Obor Rakyat : Prabowo Belum ada Bahan Untuk di Komentari

Kompas.com - 14/06/2014, 14:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono membantah dirinya adalah pendukung calon presiden Prabowo Subianto meski menerbitkan tabloid yang hanya mengritik Jokowi. Kendati demikian, kepada wartawan, Setyardi tak mau berkomentar apa pun soal Prabowo.

"Saya no comment. Saya belum punya bahan untuk dikomentari," ujar Setyardi kepada wartawan usai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (14/6/2014).

Setyardi menjawab pertanyaan wartawan soal penilaiannya akan sosok Prabowo. Sebelumnya, dia menjabarkan bahwa sosok Jokowi di matanya adalah sebagai sosok yang tidak amanah karena telah mengingkari janjinya sendiri untuk tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Setyardi juga menyebut Jokowi sebagai "capres boneka". Istilah itu pun menjadi judul utama halaman muka di tabloid Obor Rakyat jilid perdana.

"Ini hasil kontemplasi saya sebagai jurnalis. Saya anggap bahwa pak Jokowi capres boneka. Bu Mega sendiri yang mengatakan bahwa pak Jokowi petugas partai," ucap Setyardi.

Setyardi lalu menjelaskan alasannya hanya mengangkat kritik terhadap Jokowi seorang di dalam tabloidnya. Menurut dia, saat penyusunan hingga penerbitan tabloid Obor Rakyat jilid I dan II, baru Jokowi yang dideklarasikan secara resmi sebagai calon presiden.

"Ini terbit awal Mei, Prabowo belum (deklarasi). Nah sekarang kan sudah (deklarasi), nanti saya juga akan mengritik Prabowo," imbuh Setyardi yang mengaku belum mengetahui kapan tabloid Obor Rakyat akan kembali terbit itu.

"Mudah-mudahan (terbit lagi) karena ini tergantung kemampuan. Ini semua kan investasi. Kemampuan finansial," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid atas nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid berupa hujatan Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi hujatan terhadap Jokowi.  Kasus ini sudah dilaporkan tim Jokowi-JK ke Badan Pengawas Pemilu. Badan Intelijen Negara (BIN) juga turun mengusut beredarkan tabloid ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com