Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPT Pilpres Nasional Bertambah, Di Sumbar dan Gorontalo Justru Berkurang

Kompas.com - 13/06/2014, 20:58 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada dua provinsi yang mengalami penurunan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dibandingkan DPT Pemilu Legislatif (Pileg) April. Provinsi itu adalah Sumatera Barat (Sumbar) dan Gorontalo.

"Memang ada dua provinsi yang DPT-nya justru menurun dibandingkan pileg, Sumbar dan Gorontalo," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno penetapan DPT Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014).

Ia mengatakan, di Sumbar, pada pileg lalu tercatat jumlah pemilih dalam DPT mencapai 3.622.465 orang. Namun pada Pilpres, hasil rapat pleno pemilih dalam DPT di Sumbar berkurang menjadi sebanyak 3.611.551 orang pemilih. Artinya terjadi penurunan hingga 10.914 pemilih.

"Setelah diperiksa (pengurangan terjadi) karena ada yang meninggal dunia, pindah domisili, data ganda dan beberapa sebab lain. Tapi yang paling dominan karena pindah domisili," kata Husni.

Sedangkan di Gorontalo, pada pileg April lalu KPU menetapkan DPT dengan jumlah pemilih sebanyak 797.062 orang. Adapun pada pilpres ditetapkan pemilih menjadi sebanyak 794.450 orang. Artinya terdapat penurunan jumlah pemilih hingga mencapai 2.612 pemilih.

Untuk pilpres kali ini terjadi penambahan DPT secara nasional sebanyak 2.454.142 orang dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Adapun, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT pileg adalah 187.852.992 orang.

Dengan begitu, total jumlah pemilih pilpres secara nasional mencapai 190.307.134 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com