Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pers Sarankan Pihak yang Dirugikan Tabloid "Obor Rakyat" Melapor ke Polisi

Kompas.com - 12/06/2014, 16:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo menyarankan agar pihak-pihak yang dirugikan oleh tabloid Obor Rakyat mengadu ke pihak kepolisian dan ditembuskan ke Dewan Pers.

"Kami menyarankan pihak yang dirugikan dan tidak puas atas pemberitaan Obor Rakyat itu mengadukan ke polisi dengan tembusan ke Dewan Pers," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/6/2014) siang.

Selain itu, Stanley juga menegaskan bahwa pihaknya siap membantu menyeret jurnalis yang berada di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat ke kepolisian.

"Kami tidak ragu menyeret wartawan yang ada di balik itu ke polisi. Ini serius karena ini menyangkut nama baik jurnalis," ujarnya.

Stanley mengungkapkan bahwa sang jurnalis itu dapat dikenakan sejumlah pasal, misalnya pasal soal pencemaran nama baik, pasal soal penghinaan, dan pasal soal menyebarkan permusuhan.

Stanley mengaku, pihaknya tak bisa memberi perlindungan hukum atau memediasi oknum jurnalis yang bersangkutan. Selain yang dihasilkan sang wartawan secara tegas bukan produk jurnalistik, sang jurnalis itu juga tak menjalankan kode etik jurnalistik.

"Kalau seluruh yang dilakukannya bukanlah produk pers, ya itu tugas polisi. Tidak bisa kita melakukan perlindungan atau mediasi," ujar Stanley.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid dengan nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid ialah menghujat Jokowi-JK tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi penghinaan dan hujatan terhadap Jokowi.

Tim hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Alexander Lay, mendapatkan informasi, ada oknum jurnalis dari media massa besar berada di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat. Alex sempat menyebut salah satu petinggi media massa yang diduga kuat menjadi dalang aksi black campaign itu.

"Sayang, ini informasi off the record," ujarnya seusai menyebut tokoh yang dimaksud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com