Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Hatta Dinilai Manipulatif Saat Bicara Kesetaraan Hukum

Kompas.com - 11/06/2014, 17:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Indonesia Choir, Jay Wijayanto, menilai, pernyataan calon wakil presiden Hatta Rajasa soal kesetaraan hukum dalam acara debat kandidat capres-cawapres, Senin (9/6/2014) lalu, manipulatif.

Saat berbincang dengan wartawan di Media Center JKW4P, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014), Jay mengatakan bahwa tone suara Hatta ketika menjelaskan soal topik tersebut datar, tanpa ekspresi, bahkan cenderung menghafal.

"Kelihatan sekali itu dipersiapkan sangat rapi dan bagus sekali sebelumnya. Sangat tertib. Seolah dia tahu sebelumnya akan ditanya itu. Artinya, produk suaranya dimanipulasi," ujarnya.

Jay mengatakan, perlu waktu lama dengan intensitas latihan yang tinggi agar dapat memanipulasi perasaan agar produksi suara terdengar wajar seolah tak terjadi apa-apa.

"Hatta sudah tidak peduli lagi soal kasus putranya dulu dalam konteks pembicaraan dia. Pokoknya, soal kesetaraan hukum, dia harusnya ngomong begini, gitu,"  ucap Jay.

Sebelumnya, Hatta menyatakan pentingnya perlakuan hukum bagi semua warga negara. Hatta mengaku tidak setuju dengan adanya perlakuan khusus ataupun diskriminasi dalam penegakan hukum. (baca: Hatta: Dalam Berlakukan Hukum, Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah)

Pernyataan Hatta itu langsung dikritik banyak pihak. Mereka mengaitkan pernyataan itu dengan kasus kecelakaan Rasyid Rajasa di Tol Jagorawi pada awal Januari 2013. Kecelakaan itu menewaskan dua orang. (baca: "Masa, Hatta Tidak Malu Berbicara tentang Kesetaraan Hukum?")

Hatta mengatakan, kasus kecelakaan tersebut sudah selesai dengan vonis yang diterima anaknya. (baca: Penjelasan Hatta soal Kasus Hukum yang Menjerat Anaknya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com