PDI Perjuangan Bantah Wiranto Buka Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani membantah beredarnya surat pemecatan calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dimotori oleh kubu capres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kita harus lihat itu secara positif sebagai peristiwa sejarah yang harus dipahami masyarakat. Kami bukan lembaga TNI yang bisa mengeluarkan surat itu. Kami partai politik," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Menurut Puan, adanya anggapan surat tersebut dibuka oleh Wiranto selaku mantan atasan Prabowo saat itu untuk menyerang Prabowo adalah keliru. Anggapan tersebut muncul karena Wiranto saat ini termasuk dalam koalisi pendukung Jokowi-JK.

"Bukan dibuka, tapi mereka berdua adalah petugas aktif pada saat itu. Pak Wiranto sebagai atasan wajar kalau punya argumen dan bukti sendiri," ucap Puan yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, beredar surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto oleh DKP bertanggal 21 Agustus 1998. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DKP Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen Fahrul Razi, dan anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono serta Yusuf Kertanegara.

Wiranto kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan ikut masuk dalam koalisi PDI Perjuangan.